Jakarta, [11 juni 2026] — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta menilai wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjabodetabek bertentangan dengan upaya pengendalian pencemaran udara dan transformasi sistem transportasi perkotaan yang selama ini diklaim menjadi prioritas pemerintah.
Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong perluasan layanan dan infrastruktur transportasi publik dengan tujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan mendesak Jakarta dalam mengatasi persoalan kualitas udara yang terus memburuk. Namun, rencana kenaikan tarif justru berpotensi menghambat peralihan masyarakat menuju transportasi publik dan mendorong kembali penggunaan kendaraan pribadi.
“Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek bertentangan dengan upaya Pemerintah Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara. Selama ini pemerintah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik untuk menggeser pola mobilitas warga yang didominasi kendaraan pribadi. Namun kebijakan kenaikan tarif justru berpotensi menghambat tujuan tersebut,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah.
Persoalan ini menjadi semakin penting mengingat Jakarta masih menghadapi krisis kualitas udara yang serius. Berdasarkan berbagai pemantauan kualitas udara, Jakarta secara konsisten berada dalam kategori udara tidak sehat dalam sebagian besar hari sepanjang tahun. Salah satu penyumbang utama pencemaran udara berasal dari sektor transportasi melalui emisi kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan pribadi.
Dalam konteks tersebut, mendorong peralihan moda transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik merupakan salah satu strategi paling penting untuk mengurangi emisi sektor transportasi. Terlebih, meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut cakupan layanan Transjakarta telah menjangkau sekitar 90 persen wilayah Jakarta, tingkat penggunaan transportasi publik masih relatif rendah. Data pemerintah menunjukkan pengguna transportasi publik baru mencapai sekitar 23,4 persen masyarakat Jakarta.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama transportasi publik Jakarta saat ini adalah meningkatkan daya tarik layanan agar semakin banyak masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi. Dalam kondisi demikian, kenaikan tarif justru berisiko menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
“Transjakarta masih menghadapi tantangan besar untuk menarik minat masyarakat. Kenaikan tarif berpotensi menurunkan jumlah pengguna transportasi publik dan mendorong sebagian warga kembali menggunakan kendaraan pribadi. Jika hal itu terjadi, maka upaya pengendalian pencemaran udara akan semakin sulit dicapai, dan menjauhkan jakarta dari upaya pengendalian pencemaran udara,” Kata Aminullah.
WALHI Jakarta juga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat berlindung di balik narasi tingginya beban subsidi transportasi publik. Transportasi publik tidak dapat dipandang semata sebagai pengeluaran fiskal, melainkan investasi sosial dan ekologis yang menghasilkan manfaat jauh lebih besar bagi kota, mulai dari pengurangan kemacetan, penurunan emisi, peningkatan kualitas udara, hingga penghematan biaya kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung masih memiliki kewajiban untuk menjalankan berbagai mandat perbaikan kualitas udara sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung terkait gugatan pencemaran udara Jakarta. Salah satu langkah yang seharusnya diprioritaskan adalah mempercepat transformasi sistem transportasi menuju moda yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi seluruh warga.
“Pemprov DKI Jakarta seharusnya memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi publik, bukan justru meningkatkan hambatan bagi masyarakat untuk menggunakannya. Di tengah krisis kualitas udara yang terus berlangsung, transportasi publik harus diposisikan sebagai isalah satu nstrumen utama pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan warga,” tutup Aminullah.
Narahubung:
Direktur Eksekutif Walhi Jakarta – Muhammad Aminullah (085695523194)
