WALHI Jakarta menemui Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 1 Oktober 2024, untuk menegaskan urgensi isu lingkungan sebagai topik utama dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendatang. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Komisioner Wahyu Dinata dan Anggota Komisioner Astri Megatari tersebut, WALHI Jakarta dengan tegas menyampaikan bahwa krisis lingkungan di ibukota sudah mencapai titik kritis dan tidak bisa lagi diabaikan. Dengan begitu, setiap kandidat harus mampu menawarkan solusi nyata dan berkomitmen secara jelas terhadap penanganan masalah-masalah lingkungan yang semakin mendesak.
Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut, Walhi Jakarta menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan KPUD untuk menghadirkan gelaran debat yang bermakna. Beberapa hal tersebut meliputi pelibatan komunitas masyarakat secara langsung, materi yang substantif dan menghindari gimmick, serta pendataan isu lingkungan hidup yang penting menjadi topik debat.
WALHI Jakarta menyatakan bahwa debat kandidat kali ini harus secara langsung menantang para calon untuk menjawab pertanyaan konkret mengenai langkah-langkah yang akan mereka ambil terkait berbagai persoalan lingkungan hidup di Jakarta. Untuk itu penting menghadirkan komunitas masyarakat yang merasakan secara langsung dampak dari buruknya kualitas lingkungan hidup di Jakarta. Ruang bagi komunitas masyarakat dalam gelaran debat sendiri sebetulnya sudah diatur dalam Petunjuk Teknis KPUD DKI Jakarta.
Kehadiran komunitas akan memberikan makna lebih dalam bagi pertimbangan pemilih, karena komunitas dapat menyuarakan isu-isu nyata yang dihadapi warga, dibandingkan hanya menghadirkan pendukung masing-masing kandidat yang sering kali menciptakan suasana tidak kondusif dalam proses perdebatan.
WALHI Jakarta juga menegaskan kepada KPUD Jakarta untuk fokus pada substansi perlindungan lingkungan hidup, menghindari gimmick dan hal-hal dangkal yang hanya akan memicu perdebatan tidak perlu, sementara isu lingkungan yang merupakan kepentingan publik dan harus didiskusikan secara serius.
Penting dipahami bahwa gelaran debat bukan ajang kampanye, tapi lebih kepada penawaran gagasan para kandidat kepada masyarakat. Dengan begitu, KPUD perlu menciptakan suasana inklusif dan terbuka, sehingga semua pihak dapat mendengarkan dan merespons dengan baik. Lebih lanjut, Walhi Jakarta menyoroti peran strategis KPUD sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan Pilkada DKI Jakarta mampu mencerdaskan pemilih.
Terakhir, Walhi Jakarta mengungkapkan keterbukaannya terhadap KPUD untuk bersama-sama menyisir persoalan lingkungan hidup yang mendesak di Jakarta guna menghadirkan debat calon gubernur yang lebih substantif. Dengan membahas isu-isu mendesak, terutama lingkungan, warga Jakarta bisa melihat siapa yang benar-benar berkomitmen untuk membangun masa depan kota yang berkelanjutan.
