Jakarta beberapa hari ini dihebohkan dengan kualitas udara yang begitu buruk. Saking buruknya, sebuah firma pengumpul indeks kualitas udara asal Swiss, IQAIR, menobatkan kota ini sebagai kota paling berpolusi di dunia dalam beberapa hari.
Polusi udara sebenarnya bukan barang baru lagi di Jakarta. Di kota yang hampir tenggelam ini, setiap hari warganya harus berjibaku dengan polusi udara. Indeks kualitas udara yang disusun IQAIR memperlihatkan hampir setiap hari Jakarta menempati urutan lima besar sebagai kota paling berpolusi di seluruh dunia.
Di luar persoalan kualitas udara yang tidak sehat, Jakarta masih menyimpan masalah lingkungan lain yang tidak kalah menakutkan dari polusi udara. Walhi Jakarta telah merangkum pelbagai persoalan lingkungan tersebut secara singkat, berikut daftarnya:
Pencemaran Air dan Ancaman Krisis Air
Tidak mau kalah dengan udara, kualitas air di Jakarta juga menghawatirkan. Sebut saja 13 sungai yang melintas di Jakarta. Dari kesemuanya, tidak ada satupun yang tidak tercemar. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, cemaran di 13 sungai DKI Jakarta berada di tingkat tercemar sedang hingga berat.
Tercemarnya 13 sungai DKI Jakarta turut berimbas pada kualitas lingkungan hidup di Teluk Jakarta. Pasalnya, ke-tiga belas sungai tersebut bermuara di Teluk Jakarta. Tidak heran jika perairan di Muara Angke, salah satu muara di Jakarta, menghitam akibat akumulasi cemaran dari sungai.
Selain air sungai, air tanah di Jakarta pun tidak luput dari pencemaran. Berdasarkan hasil analisis kualitas air tanah DLH DKI Jakarta tahun 2020, rata-rata kualitas air tanah di DKI Jakarta tercemar berat. Kabar buruknya, titik sampel yang diambil DLH Jakarta merupakan air tanah dangkal yang biasa digunakan masyarakat.
Akibat dari tercemarnya dua sumber air tersebut, ketersediaan air bersih di Jakarta pun mulai terancam. Jakarta Utara misalnya, di beberapa wilayah pesisir Jakarta ini, warganya harus berjibaku mendapatkan air bersih dan air minum setiap hari.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta sebenarnya sudah coba mengakali layanan di Jakarta Utara. Sayangnya, upaya mereka masih diskriminatif. Warga tanpa surat kepemilikan tanah tidak bisa memasang pipa sebagaimana umumnya. Mereka harus memasang sistem master meter yang masih banyak memiliki kekurangan seperti tarif yang tidak terkendali, kualitas yang buruk, dan air yang kerap mati.
Pencemaran Laut dan Nestapa Nelayan
Menurunnya hasil tangkap nelayan akibat berkurangnya biota laut menjadi bahasan sehari-hari nelayan Jakarta. Nelayan Muara Angke misalnya, mereka mengeluhkan ikan-ikan yang yang mulai berkurang dan kualitas kerang yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih bisa dapat ikan, mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh dari biasanya. Di Pulau Pari, bukan hanya ikan, budidaya rumput laut pun hampir tumbang.
Persoalan yang dirasakan para nelayan tersebut tidak terlepas dari pencemaran yang terjadi di perairan Jakarta dan Kepulauan Seribu. Kali Adem, muara dari sungai-sungai di Jakarta, kondisinya menghitam pertanda tercemar berat. Padahal kali ini berhadapan langsung dengan laut Jakarta. Tak pelak, limbah-limbah beracun dari sungai Jakarta mengalir bebas ke lautan.
Salah satu nelayan Muara Angke pernah bercerita kepada Walhi Jakarta. Katanya, Kali Adem dahulu begitu bersih, bahkan bisa digunakan mandi oleh warga sekitarnya. Jenis ikan dan kerangpun banyak. Tapi sekarang, jangankan untuk mandi dan ruang hidup ikan, baunya saja busuk. Pencemaran limbah industri sudah merusak kondisi Kali Adem. Awal tahun 2022, limbah farmasi pun bebas mencemari kali sekaligus muara tersebut.
Sementara itu, di Pulau Pari, limbah minyak mentah menjadi musuh utama para nelayan selain krisis iklim. Ketika limbah ini datang, sudah bisa dipastikan para nelayan akan merugi. Ikan-ikan menjauh, ikan ditambak bahkan mati, dan rumput laut rusak. Kerugian tetsebut belum termasuk biaya perawatan kapal dan jaring ikan yang terkena limbah minyak mentah. Para nelayan harus membersihkannya, bahkan menganti jaring yang sudah terkena limbah tersebut.
Seorang warga yang sekaligus mantan pembudidaya rumput laut menuturkan, dirinya bahkan sampai enggan menanam rumput laut karena trauma dengan pencemaran yang kerap terjadi tersebut. Saat ini, di Pulau Pari hanya tersisa satu pembudidaya rumput laut.
Darurat Sampah
Tidak lengkap bicara Jakarta tanpa sampah. Sebab di Jakarta, persoalan sampah sudah memasuki fase krisis. Berdasarkan catatan Walhi Jakarta, sampai tahun 2020, baik timbulan maupun sampah yang masuk Bantargebang, keduaya memiliki tren yang cenderung naik. Timbulan sampah sendiri merupakan sampah yang dihasilkan Jakarta, jumlahnya yang pada 2015 mencapai 7.506 ton perhari, naik menjadi 8.369 ton per hari pada tahun 2020.
Peningkatan jumlah tersebut diperparah dengan pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang tanpa pemilahan yang ketat. Pada tahun 2020 saja, dari total 8.369 ton sampah harian Jakarta, hanya berkurang 945 ton sebelum masuk Bantargebang, sisanya yang berjumlah 7000 ton tersebut dibuang ke Bantargebang.
Bantargebang yang mestinya hanya mengelola sampah residu dipaksa menampung segala jenis sampah. Dampaknya, Bantargebang pun kolaps. Pada 2021, volume Bantargebang sudah melebihi batas penampungan. TPST yang hanya mampu menampung 21.879.000 m3 sampah ini dipaksa menampung hingga 22.387.370 m3.
Krisis Iklim dan Ancaman Tenggelam
Jakarta pernah dinobatkan sebagai konta paling rentan krisis iklim oleh Lembaga analisis bisnis, Verisk Maplecroft, pada 2021 lalu. Dalam laporan tersebut, 40 persen wilayah Jakarta juga disebutkan berada dibawah permukaan air laut.
Dampak krisis iklim di Jakarta memang terbilang menghawatirkan. Banjir rob misalnya, beberapa masyarakat di Muara Angke, Marunda Kepu, dan Pulau Pari, melaporkan akhir-akhir ini banjir rob mengalami perubahan. Jika pada kondisi normal banjir rob bisa diprediksi, sekarang tidak. Banjir rob datang sevara tiba-tiba dan cepat. Di Pulau Pari, banjir rob yang terjadi tahun 2020 bahkan diakui warga sebagai rob yang paling parah selama mereka tinggal di pulau wisata tersebut.
Hal serupa juga terjadi di pesisir Jakarta. Dampak banjir rob terus meluas tiap tahun. Berdasarkan catatan Walhi Jakarta, dalam sebelas tahun, cakupan kelurahan di Jakarta yang terdampak banjir rob naik sebanyak tiga kali lipat. Jika pada tahun 2010 hanya ada tiga kelurahan yang terdampak rob, pada tahun 2021 naik menjadi sepuluh kelurahan. Sampai awal 2022, banjir rob masih kerap terjadi, baik di Jakarta Utara maupun di Pulau Pari.
Penulis: Muhammad Aminullah
