Jakarta 16 Juli 2019. Amuk Bahari yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, komunitas nelayan, pemuda dan mahasiswa melakukan aksi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kantor Gubernur DKI Jakarta.
Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta mengungkapkan “kita sekarang memasuki rezim pengkaplingan wilayah laut, ancaman terbesarnya adalah kebijakan tersebut semakin melegalkan praktik korporasi rakus ruang yang terus mengancam ekosistem laut, yang merupakan sumber-sumber kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. salah satunya melalui praktik privatisasi pulau dengan topeng industri pariwisata”.
