Siaran Pers Walhi DKI Jakarta
Jakarta, 18 November 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta memperingatkan pemerintah pusat maupun Provinsi DKI Jakarta agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengorbankan ruang terbuka hijau (RTH), hutan kota, maupun ruang publik. Peringatan ini disampaikan menyusul polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), yang kemudian diklarifikasi bahwa pembangunan tidak akan dilakukan di dalam kawasan hutan kota tersebut.
Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah, menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara bersamaan. Menurutnya, pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak boleh menempatkan masyarakat pada pilihan untuk kehilangan hak dasar lainnya.
“Negara tidak boleh mempertentangkan hak atas pendidikan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembangunan yang mengorbankan satu hak untuk memenuhi hak lainnya justru menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat secara utuh, keduanya harus ada tanpa menghilangkan salah satunya,” kata Aminullah.
Terlebih, luas RTH Jakarta baru mencapai 5,59 persen dari luas wilayah, jauh di bawah ketentuan penyediaan RTH paling sedikit 30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jakarta masih membutuhkan perluasan dan perlindungan ruang hijau untuk menjaga keberlanjutan ekologis kota.
Lebih lanjut, menurut Aminullah, rencana alih fungsi RTH untuk berbagai kebutuhan pembangunan menunjukkan masih adanya cara pandang yang menempatkan ruang hijau sebagai lahan cadangan yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Cara pandang tersebut berisiko mengabaikan fungsi ekologis ruang hijau sebagai bagian penting dari infrastruktur perkotaan, termasuk dalam menjaga resapan air, mengendalikan suhu, dan melindungi keanekaragaman hayati.
Persoalan ini juga tidak terlepas dari arah pembangunan kota yang dinilai cenderung berorientasi pada kepentingan pasar, sementara penyediaan ruang untuk kebutuhan sosial dan ekologis masyarakat masih terbatas. Sebelumnya, rencana pembangunan puskesmas di Glodok, Jakarta Barat, dan Kayu Putih, Jakarta Timur, juga sempat memicu keberatan masyarakat karena berpotensi mengurangi ruang terbuka yang selama ini dimanfaatkan warga.
Menurut Aminullah, daripada mengorbankan RTH dan ruang publik, pemerintah perlu memprioritaskan pemanfaatan aset negara serta pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum). Terlebih, berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta tahun 2026, masih terdapat sekitar 8,56 juta meter persegi kewajiban penyerahan fasos-fasum yang belum diselesaikan, yang potensi pemanfaatannya untuk fasilitas publik perlu dikaji sesuai peruntukannya.
“Pemerintah pusat harus memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengorbankan ruang hijau maupun ruang publik, begitu juga Pemprov DKI Jakarta terhadap lokasi alternatif yang diusulkan. Pemerintah juga perlu mengevaluasi arah pembangunan kota yang cenderung mengutamakan kepentingan komersial karena berpotensi menciptakan pertentangan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, padahal seluruh hak tersebut seharusnya dijamin secara bersamaan, bukan saling dikorbankan,” kata Aminullah.
Narahubung:
Muhammad Aminullah – Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta (085695523194)










