Persoalan daerah aliran sungai (DAS) Jakarta tidak dapat dilepaskan dari tekanan pembangunan perkotaan, pencemaran badan air, perubahan kondisi sempadan, serta pengelolaan sungai yang melibatkan berbagai kewenangan pemerintahan. Sungai yang seharusnya menjalankan fungsi ekologis, mengalirkan air, dan mendukung kehidupan masyarakat terus menerima beban limbah dan mengalami perubahan kondisi fisik. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pada 2024 sebanyak 36 persen hasil pemantauan status mutu air sungai berada dalam kategori cemar berat dan 53 persen cemar sedang. Meskipun terdapat perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tidak ditemukan kategori mutu air baik dalam rekap pemantauan tersebut.
Melalui program pengembangan obsevatorium warga, WALHI Jakarta bersama LP3ES mengembangkan platform pelaporan masyarakat untuk mendokumentasikan persoalan lingkungan. Sejumlah laporan yang berkaitan dengan kondisi sungai, saluran drainase, dan sempadan memperlihatkan penumpukan sampah di DAM Poncol, Kali Krukut, Taman Amir Hamzah, dan Ciliwung; pembuangan limbah cair di Karang Anyar; indikasi pencemaran pada Situ Sungai Bambu; serta perubahan kondisi sempadan dan erosi di kawasan Ciliwung. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sungai tidak terbatas pada pencemaran air, tetapi juga berkaitan dengan kondisi fisik aliran dan tekanan pemanfaatan ruang di sekitarnya.
Analisis kebijakan menunjukkan tiga persoalan penting dalam pengelolaan DAS Jakarta. Pertama, pengendalian pencemaran belum mampu menjamin pemulihan mutu air sungai, terutama akibat beban air limbah domestik dan kegiatan usaha. Kedua, penanganan hambatan aliran, perlindungan sempadan, dan pengelolaan kawasan sungai masih membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan fungsi hidrologis dan ekologis. Ketiga, pembagian kewenangan pengelolaan sungai antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis memerlukan koordinasi yang lebih kuat, mengingat persoalan di wilayah hulu dan tengah DAS dapat memengaruhi kondisi
wilayah hilir Jakarta.
WALHI Jakarta bersama LP3ES mendorong perubahan arah pengelolaan DAS yang menempatkan pemulihan fungsi ekologis sungai dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama. Pemerintah perlu memperkuat pengendalian pencemaran dari sumbernya, mempercepat pelayanan pengolahan air limbah, memulihkan kondisi sempadan, serta mengevaluasi pembangunan dan infrastruktur yang memengaruhi aliran sungai. Pengelolaan DAS juga membutuhkan perencanaan dan pengawasan lintas wilayah yang terintegrasi, disertai keterbukaan data kualitas air, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum terhadap sumber pencemar.
Selengkapya lihat pdf
